Analisis Kondisi Pendidikan di Kalimantan Barat

Analisis Kondisi Pendidikan di Kalimantan Barat

 Oleh M. Zuhri Ni’am

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 dan UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu prinsip gerakan reformasi dalam pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Pertanyaannya adalah apakah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh para pemangku kebijakan telah berlandaskan kepada ketetapan undang-undang tersebut ? Jika kita melihat realita yang terjadi saat ini, penulis menegaskan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah belum sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Mengapa demikian ?

Pertama, Pemerintah masih belum serius menangani masalah akses pendidikan di Kalimantan Barat. Seperti kita ketahui bersama, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sebagian besar terdiri atas perairan. Maka akses antar daerah di Kalimantan Barat sebagian besar menggunakan transportasi sungai. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memaksimalkan transpotasi yang ada di Kalimantan Barat seperti jembatan, dermaga, serta sarana prasarana pendukung lainnya. Intinya pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi lembaga pendidikan yang berdomisili di daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Solusi yang terbaik adalah perluasan akses pendidikan serta pemerataan layanan pendidikan baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan.

Kedua, mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih terbilang rendah. Hal tersebut terbukti dengan out put (keluaran) yang di produksi di Kalimantan Barat belum menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan. Kalimantan Barat setiap tahunnya mengeluarkan ribuan sarjana baru, namun belum memberikan dampak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, Kalimantan Barat belum bisa bersaing secara maksimal baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Solusi yang terbaik adalah pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan yang ada di Kalimantan Barat.

Ketiga, pemerintah masih belum maksimal dalam mengelola pendidikan di Kalimantan Barat. Salah satu bukti kuat yang mendukung pernyataan penulis tersebut adalah belum seriusnya pemerintah dalam menyimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Baik itu dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam hal financial. Solusi yang terbaik adalah pemerintah harus dapat mengelola pendidikan secara maksimal agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Caranya adalah dengan meniadakan diskriminatif antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Pemerataan beasiswa bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta pengawasan yang intensif terhadap penyaluran dan penggunaan dana, apakah tepat sasaran atau disalahgunakan.

Selain ketiga permasalahan diatas, penulis masih merasa janggal dengan pengelolaan tenaga pendidik di Kalimantan Barat. Hal itu terbukti dengan pemerataan tenaga pendidik yang belum maksimal. Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan oleh tidak memadainya jumlah tenaga pendidik di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat masih memerlukan banyak tenaga pendidik, agar jumlah tenaga pendidik tersebut seimbang dengan jumlah lembaga pendidikan, jumlah penduduk serta luas wilayah Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, dalam momentum hari pendidikan nasional tahun 2013 ini, penulis mengajak para pembaca untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam menyukseskan program-program pemerintah yang pro rakyat. selain itu, penulis juga mengajak para pembaca untuk selalu mngkritisi, memberikan masukan dan solusi terhadap kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan agar apa yang dilaksanakan dan diprogramkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Barat.

M. Zuhri Ni’am

Anggota Primaraya dan Warga Asrama Mahasiswa KKR