Menggugat Ujian Nasional (UN)

Menggugat Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN) tahun 2013 tidak lama lagi akan segera dilaksanakan baik itu pada tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Setiap lembaga formal berlomba-lomba mengadakan proyek bimbingan belajar untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (UN). Demi
menjaga dan meningkatkan reputasi sekolah, para pemangku jabatan berusaha sekuat tenaga agar peserta didiknya lulus semua. Eksistensi sekolah pun akan semakin tinggi dengan prestasi siswa hasil Ujian Nasional sehingga mereka merasa diuntungkan. Namun sebaliknya, sekolah yang tingkat kelulusannya rendah akan merasa dirugikan dengan adanya Ujian Nasional. Akibatnya terjadilah pro dan kontra terhadap kebijakan Ujian Nasional di Indonesia. Disinilah penulis mencoba untuk menggugat kebijakan Ujian Nasional pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Kritik dari para ahli pendidikan dan kalangan masyarakat terhadap kebijakan ujian nasional sudah
sering kita dengarkan baik itu dari media cetak maupun elektronik. Namun ironisnya pemerintah seakan tidak mendengar dan tetap melaksanakan kebijakannya tersebut. Padahal kebijakan tersebut sudah jelas-jelas tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya. Peserta didik menjadi korban ketidakadilan dalam sistem dan pelaksanaan ujian nasional, sehingga kebijakan tersebut sangat melanggar undang-undang. Namun pemerintah terkesan menutup mata dan menganggap kebijakan ujian nasional tidak ada masalah hingga mereka selalu berusaha untuk meredam gejolak yang terjadi akibat kebijakannya.

Ketika peserta didik menginjak bangku sekolah, peserta didik sudah dihadapkan dan disuguhi dengan banyaknya mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sementara itu, diakhir masa pendidikannya, hanya empat mata pelajaran yang menentukan kelulusannya. Tidak hanya itu, peserta didik menempuh pendidikannya selama tiga tahun, namun selama lima hari saja nasib peserta didik ditentukan. Bila mereka tidak lulus, maka mereka harus mengulang kembali tahun depan atau mengikuti Program Paket C yang kemungkinan lulusnya besar. Kredibilitas sekolah dipertaruhkan dalam ujian nasional, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjaga kredibilitas sekolah.

Ujian nasional dipandang telah menyalahi aturan dan terkesan salah arah. Ujian nasional dinilai telah merusak bangsa Indonesia. Ketika menjelang pelaksanaan ujian nasional, siswa dijejali dengan latihan sola-soal ujian nasional. Ujian nasional juga menuntut peserta didik untuk menghafal materi pelajaran, padahal menghafal merupakan sebuah penalaran tingkat rendah. Hal itu sangat tidak seimbang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang sangat membutuhkan pemahaman dan penerapan. Sangat mustahil Indonesia dapat berkompetisi di masa globalisasi ini jika sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem lama seperti Ujian Nasional (UN).

Ujian Nasional (UN) bukanlah sebuah upaya peningkatan kualitan pendidikan di Indonesia, tetapi kebijakan ujian nasional lebih mengarah pada kemunduran pendidikan di Indonesia. Dalam ujian nasional, hal yang paling ditekankan adalah factor pedagogic, padahal keberhasilan seorang peserta didik tidak dapat diukur oleh satu factor saja, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya selama peserta didik tersebut menuntut ilmu. Hal lain yang menjadi dasar penolakan ujian nasional adalah bahwa ujian nasional telah menjadi momok yang menakutkan bagi peserta didik. Mulai dari pemberian jawaban oleh beberapa oknum guru, pembocoran soal UN oleh pihak sekolah maupun pejabat pendidikan menjadi perhiasan negative kebijakan Ujian Nasional (UN).

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) juga telah menguras anggaran negara. Bayangkan saja berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan UN, mulai dari pencetakan, pendistribusian, pengawasan dan lain sebagainya. Padahal secara tidak langsung anggaran tersebut digunakan untuk memperlancar proses kemunduran bangsa Indonesia, bukanlah untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Jika pemerintah serius dalam memajukan pendidikan, hal yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarananya dulu serta hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran.

Oleh karena itu, penyelenggaran kebijakan Ujian Nasional (UN) harus terus dievaluasi pelaksanaannya, jangan sampai pelaksanaan ujian nasional hanya menjadi sebuah proyek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga harus bersikap terbuka dan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Jangan sampai generasi penerus bangsa menjadi korban kebobrokan sistem pendidikan di Indonesia. Mohon ditinjau lagi kebermanfaatan kebijakan ujian nasional agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi modal awal dalam mencetak benih-benih generasi yang cerdas dan berkualitas.

M. Zuhri Ni’am

Kadiv Opini Publik Primaraya